Lagi Tentang UN, Jangan Paksa Kami !
Lagi Tentang UN, Jangan Paksa Kami !
ENTAH tulisan ini mau digolongkan jenis tulisan apa, saya tidak peduli. Saya juga tidak ambil pusing kalau karena tulisan ini saya dan kawan-kawan dicap merengek-rengek, manja atau apa pun. Yang saya mau dengan tulisan ini hanyalah agar “yang empunya kuasa” di pusat kekuasaan, mau membuka mata dan hati untuk peduli pada kondisi real yang kami alami di pelosok Indonesia ini.
Saya adalah seorang guru pada sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD, NTT).
Cita-cita untuk menjadi guru yang kemudian menjadi kenyataan tampaknya sudah merupakan “warisan” dari ayah saya Aloysius Bulu Malo (alm) yang sampai akhir hayatnya tetap mencintai profesinya sebagai guru.
Tidak hanya itu, almarhum berhasil “menjerumuskan” kami enam orang anaknya untuk menjadi guru. Dengan demikian, yakinlah, profesi guru telah menjadi panggilan kami.
Jadi jelaslah, bahwa kepedulian yang saya maksud di atas bukanlah rengekan agar saya dan teman-teman guru dimanjakan dengan berbagai fasilitas atau gaji yang berlipat-lipat sehingga kami pun bisa patantang patenteng dengan aneka barang mewah.
Atau bukan agar kami bisa jalan-jalan alias pelesir ke kota-kota besar untuk mencari hiburan seperti yang kerap kali dipertontonkan oleh para wakil rakyat.
Tidak! Bukan itu!
Saya ingin kita realistis dengan situasi bangsa ini yang masih merayap-merangkak, dalam hal ini di bidang pendidikan. Bahwa ada daerah atau sekolah tertentu yang sudah mengalami kemajuan luar biasa dalam pendidikan, tak bisa disangkal. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih sangat banyak daerah atau sekolah yang situasinya sangat memprihatinkan dalam berbagai segi.
Tahun lalu saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris di sebuah SMK di Kecamatan Kodi, SBD, NTT.
Semoga saya saja yang apes! Saya kebagian mengajar murid-murid yang pengetahuan Bahasa Inggrisnya sangat menyedihkan. Jangankan berbicara soal tenses atau grammar meski yang paling sederhana. Kemampuan mereka dalam menguasai bilangan 1 sampai 20 atau huruf A sampai T saja sangat menyedihkan.
Saya lalu merasa berada di persimpangan: mau ikut kurikulum atau ikut anak. Ikut tuntutan kurikulum berarti menutup mata dengan kondisi anak. Ikut kondisi anak, berarti menelantarkan kurikulum. Contoh ini baru menyangkut Bahasa Inggris. Nasib yang sama dialami oleh para guru mata pelajaran lain.
Guru Masak di Bawah Pohon
Karena sekolah ini baru dua tahun berdiri, para guru di sini masih tergolong muda atau fresh graduate. Mereka adalah sarjana dari beberapa universitas baik di Jawa maupun dari universitas di NTT sendiri. Semangat guru-guru muda ini masih besar dan bahkan menggebu-gebu.
Karena itu, meskipun sangat tidak kondusif, saya dan teman-teman menuruti anjuran Kepala Sekolah agar kami tinggal di kompleks sekolah. Sang kepala sekolah khawatir, jika kami ngelaju dari rumah masing-masing, akan banyak tugas yang terganggu sebab kami menempuh jarak yang cukup jauh.
Tentu saja, pemenuhan terhadap ajakan Kepala Sekolah bukan tanpa risiko. Jangan membayangkan kami tidur nyaman di atas spring bed. Jangan juga pikir kami akan menyediakan atau mengolah makanan dengan peralatan dapur modern berikut air kran yang bisa mengalir setiap saat. Percaya atau tidak, kami sangat jauh dari itu semua.
Mungkin para pejabat di Jakarta tidak percaya bahwa kami para guru harus tidur di ruang kelas beralaskan kursi atau bangku siswa. Mungkin, sulit juga dipercaya bahwa karena tidak ada dapur, kami harus masak dengan kayu bakar di bawah pohon.
Beberapa kali terjadi, saat priuk nasi sedang duduk santai di atas batu tungku dan baru mendidih, tiba-tiba hujan. Kami harus buru-buru mengangkat priuk untuk dilarikan ke teras sekolah padahal nasi dalam priuk belum matang. Sambil menahan perut lapar, kami hanya bisa mengurut dada sebab beras pasti gagal menjadi nasi.
Saya khususnya, memang terbiasa hidup dengan fasilitas yang terbatas. Tapi keadaan tersebut sangat “extraordinary”. Kami hidup tanpa listrik, air jauh, dan kerap kali sangat terganggu oleh pencuri.
Yang paling banyak berpesta dengan keprihatinan kami adalah nyamuk. Dan siapa pun tahu, Sumba adalah sarang nyaman bagi nyamuk malaria. Hampir pasti, setiap hari ada orang yang meninggal akibat sakit malaria.
Nah, bagaimana mau mengharapkan hasil Ujian Nasioanl (UN) yang kompetitif dari situasi ini? Kami bukan tidak mau berjuang. Bahwa bersedia tidur di sini dan hidup “terlantar”, ini sudah perjuangan meski belum seberapa. Namun perjuangan yang belum seberapa ini sudah cukup memberi gambaran bahwa kondisi real kami sama sekali tidak bisa disamakan dengan kondisi real yang ada di tempat lain, Jakarta misalnya.
Penentuan standar kelulusan yang sama secara nasional berikut soal atau bobot soal yang sama untuk semua siswa dan sekolah dalam kondisi apa pun di seluruh Indonesia, merupakan bentuk konkret paling jelas dari penyamarataan secara membabibuta. Belum lagi soal pembebasan sekolah dari hak menentukan kelulusan. Di mata saya, penyamarataan ini jelas merupakan sebuah penghinaan di satu sisi dan penyiksaan di sisi lain.
Ya, penghinaan bagi siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik di Jakarta karena kemampuan atau kecerdasan mereka disamakan dengan siswa di pelosok. Lalu menjadi siksaan tak berperikemanusiaan bagi siswa di pelosok-pelosok karena mereka dipaksa memiliki kemampuan yang sama dengan teman-teman mereka yang beruntung di Jakarta.
Jadi, dari hati yang paling dalam, mohon kiranya para pengambil keputusan sekali-sekali turun langsung melihat sendiri kondisi yang ada. Saya khawatir, prinsip menunggu laporan masih sangat menguasai para pejabat di bidang ini. Akibatnya, keputusan diambil berdasarkan laporan yang tidak akurat.
Kalau sudah melihat sendiri dari dekat, pasti merasakan denyut yang ada. Dari sini akan muncul keputusan yang lebih bijak.
Kalau pun nanti UN tetap diberlakukan, ia bukan penentu kelulusan. UN bisa dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang terjadi pada sebuah daerah. Dari situ dilakukan perbaikan yang sifatnya kontekstual.
Leonardus Dapa Loka
Penulis adalah seorang guru di Sumba Barat Daya, NTT, alumni Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Sarjanawiyata, Tamansiswa, Yogyakarta
Sumber: Milis KGI
ENTAH tulisan ini mau digolongkan jenis tulisan apa, saya tidak peduli. Saya juga tidak ambil pusing kalau karena tulisan ini saya dan kawan-kawan dicap merengek-rengek, manja atau apa pun. Yang saya mau dengan tulisan ini hanyalah agar “yang empunya kuasa” di pusat kekuasaan, mau membuka mata dan hati untuk peduli pada kondisi real yang kami alami di pelosok Indonesia ini.
Saya adalah seorang guru pada sebuah Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD, NTT).
Cita-cita untuk menjadi guru yang kemudian menjadi kenyataan tampaknya sudah merupakan “warisan” dari ayah saya Aloysius Bulu Malo (alm) yang sampai akhir hayatnya tetap mencintai profesinya sebagai guru.
Tidak hanya itu, almarhum berhasil “menjerumuskan” kami enam orang anaknya untuk menjadi guru. Dengan demikian, yakinlah, profesi guru telah menjadi panggilan kami.
Jadi jelaslah, bahwa kepedulian yang saya maksud di atas bukanlah rengekan agar saya dan teman-teman guru dimanjakan dengan berbagai fasilitas atau gaji yang berlipat-lipat sehingga kami pun bisa patantang patenteng dengan aneka barang mewah.
Atau bukan agar kami bisa jalan-jalan alias pelesir ke kota-kota besar untuk mencari hiburan seperti yang kerap kali dipertontonkan oleh para wakil rakyat.
Tidak! Bukan itu!
Saya ingin kita realistis dengan situasi bangsa ini yang masih merayap-merangkak, dalam hal ini di bidang pendidikan. Bahwa ada daerah atau sekolah tertentu yang sudah mengalami kemajuan luar biasa dalam pendidikan, tak bisa disangkal. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masih sangat banyak daerah atau sekolah yang situasinya sangat memprihatinkan dalam berbagai segi.
Tahun lalu saya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ditempatkan sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris di sebuah SMK di Kecamatan Kodi, SBD, NTT.
Semoga saya saja yang apes! Saya kebagian mengajar murid-murid yang pengetahuan Bahasa Inggrisnya sangat menyedihkan. Jangankan berbicara soal tenses atau grammar meski yang paling sederhana. Kemampuan mereka dalam menguasai bilangan 1 sampai 20 atau huruf A sampai T saja sangat menyedihkan.
Saya lalu merasa berada di persimpangan: mau ikut kurikulum atau ikut anak. Ikut tuntutan kurikulum berarti menutup mata dengan kondisi anak. Ikut kondisi anak, berarti menelantarkan kurikulum. Contoh ini baru menyangkut Bahasa Inggris. Nasib yang sama dialami oleh para guru mata pelajaran lain.
Guru Masak di Bawah Pohon
Karena sekolah ini baru dua tahun berdiri, para guru di sini masih tergolong muda atau fresh graduate. Mereka adalah sarjana dari beberapa universitas baik di Jawa maupun dari universitas di NTT sendiri. Semangat guru-guru muda ini masih besar dan bahkan menggebu-gebu.
Karena itu, meskipun sangat tidak kondusif, saya dan teman-teman menuruti anjuran Kepala Sekolah agar kami tinggal di kompleks sekolah. Sang kepala sekolah khawatir, jika kami ngelaju dari rumah masing-masing, akan banyak tugas yang terganggu sebab kami menempuh jarak yang cukup jauh.
Tentu saja, pemenuhan terhadap ajakan Kepala Sekolah bukan tanpa risiko. Jangan membayangkan kami tidur nyaman di atas spring bed. Jangan juga pikir kami akan menyediakan atau mengolah makanan dengan peralatan dapur modern berikut air kran yang bisa mengalir setiap saat. Percaya atau tidak, kami sangat jauh dari itu semua.
Mungkin para pejabat di Jakarta tidak percaya bahwa kami para guru harus tidur di ruang kelas beralaskan kursi atau bangku siswa. Mungkin, sulit juga dipercaya bahwa karena tidak ada dapur, kami harus masak dengan kayu bakar di bawah pohon.
Beberapa kali terjadi, saat priuk nasi sedang duduk santai di atas batu tungku dan baru mendidih, tiba-tiba hujan. Kami harus buru-buru mengangkat priuk untuk dilarikan ke teras sekolah padahal nasi dalam priuk belum matang. Sambil menahan perut lapar, kami hanya bisa mengurut dada sebab beras pasti gagal menjadi nasi.
Saya khususnya, memang terbiasa hidup dengan fasilitas yang terbatas. Tapi keadaan tersebut sangat “extraordinary”. Kami hidup tanpa listrik, air jauh, dan kerap kali sangat terganggu oleh pencuri.
Yang paling banyak berpesta dengan keprihatinan kami adalah nyamuk. Dan siapa pun tahu, Sumba adalah sarang nyaman bagi nyamuk malaria. Hampir pasti, setiap hari ada orang yang meninggal akibat sakit malaria.
Nah, bagaimana mau mengharapkan hasil Ujian Nasioanl (UN) yang kompetitif dari situasi ini? Kami bukan tidak mau berjuang. Bahwa bersedia tidur di sini dan hidup “terlantar”, ini sudah perjuangan meski belum seberapa. Namun perjuangan yang belum seberapa ini sudah cukup memberi gambaran bahwa kondisi real kami sama sekali tidak bisa disamakan dengan kondisi real yang ada di tempat lain, Jakarta misalnya.
Penentuan standar kelulusan yang sama secara nasional berikut soal atau bobot soal yang sama untuk semua siswa dan sekolah dalam kondisi apa pun di seluruh Indonesia, merupakan bentuk konkret paling jelas dari penyamarataan secara membabibuta. Belum lagi soal pembebasan sekolah dari hak menentukan kelulusan. Di mata saya, penyamarataan ini jelas merupakan sebuah penghinaan di satu sisi dan penyiksaan di sisi lain.
Ya, penghinaan bagi siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah terbaik di Jakarta karena kemampuan atau kecerdasan mereka disamakan dengan siswa di pelosok. Lalu menjadi siksaan tak berperikemanusiaan bagi siswa di pelosok-pelosok karena mereka dipaksa memiliki kemampuan yang sama dengan teman-teman mereka yang beruntung di Jakarta.
Jadi, dari hati yang paling dalam, mohon kiranya para pengambil keputusan sekali-sekali turun langsung melihat sendiri kondisi yang ada. Saya khawatir, prinsip menunggu laporan masih sangat menguasai para pejabat di bidang ini. Akibatnya, keputusan diambil berdasarkan laporan yang tidak akurat.
Kalau sudah melihat sendiri dari dekat, pasti merasakan denyut yang ada. Dari sini akan muncul keputusan yang lebih bijak.
Kalau pun nanti UN tetap diberlakukan, ia bukan penentu kelulusan. UN bisa dipakai sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang terjadi pada sebuah daerah. Dari situ dilakukan perbaikan yang sifatnya kontekstual.
Leonardus Dapa Loka
Penulis adalah seorang guru di Sumba Barat Daya, NTT, alumni Pendidikan Bahasa Inggris
Universitas Sarjanawiyata, Tamansiswa, Yogyakarta
Sumber: Milis KGI
Comments