Jul 27, 2015

Menulis Tentang Bullying dan Menulis untuk Terapi

Sekelompok teman-teman saya sedang membuat kajian komprehensif mengenai bullying di sekolah. Mulai dari teori-teori mengenai bullying, studi komparasi mengenai bullying di negara-negara lain, studi tentang korban-korban yang pernah dibully, studi tentang orang-orang tua yang anaknya di-bully, studi tentang best practices dalam menghadapi bullying, dan sebagainya. Pokoknya lengkap deh dari teori, bukti riil di lapangan, sampai ke solusi. Konteksnya khusus. Konteks di Indonesia.

Salah satu seorang teman yang terlibat di dalam penyusunan buku ini waktu itu meminta saya mencarikan beberapa korban bully yang bersedia berbagi ceritanya untuk studi ini. Saya mengatakan bahwa saya juga merupakan korban bullying.

"Kalau begitu, kamu ikut cerita saja. Ceritakan bagaimana kamu bertahan, dan sekarang kamu sudah jadi pendidik jadi bagaimana kamu memandang itu," katanya pada saya.

Saya tidak pernah menceritakan dengan detil mengenai pengalaman saya kepada siapapun. Tapi saya menyanggupi. Saya merasa cerita saya akan jadi bagian penting dari perubahan wajah pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Saya sadar, bahwa kekerasan, termasuk  bullying di institusi pendidikan harus berhenti secepatnya. Hal tersebut yang membuat saya mau berpartisipasi dalam kajian ini.

Saya lalu menelepon salah satu penanggung jawab kajian ini. Menceritakan bagaimana saya bersedia kasus saya dijadikan bahan studi mengenai bullying  ini. Saya bersedia diwawancara, tapi saya ingin suasanya nyaman karena tidak mudah untuk menceritakan kejadian tersebut. Penanggung jawab kajian ini, seorang psikolog, mengatakan bahwa beliau memahami bahwa pasti berat untuk menceritakan kisah bullying tersebut dan meminta saya untuk menuliskannya saja. Dengan begitu, saya punya ruang lebih untuk berekspresi. Nama saya akan dilindungi, sehingg tidak akan ada yang tahu siapa menulis apa.

Saya akhirnya menulis. Sedetil-detilnya sehingga tulisan saya bisa digunakan dengan lebih mudah oleh peneliti. Saya ceritakan setiap pengalaman yang saya ingat termasuk bagaimana akhirnya, saya bisa menghadapi pengalaman menyakitkan tersebut. Tidak terasa, saat menuliskan mengenai momen ketika saya di-bully saya menangis. Kejadian itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu dan saya masih merasa sakit!

Namun, saat menulis, lama-lama saya merasa sangat tenang. Ada yang bilang menulis bisa jadi terapi. Di artikel Writing as Therapy oleh Adrian Furnham (2013) di website   https://www.psychologytoday.com/blog/sideways-view/201308/writing-therapy, dikatakan bahwa ::
"Kegiatan [menulis untuk terapi] bisa membutuhkan introspeksi serius: sebuah upaya untuk memahami masa lalu. Untuk menyelidiki berbagai sudut pandang daripada mencoba menyalahkan orang lain [atas kejiadian menyakitkan tersebut]."
Di situ juga dituliskan bahwa :

"menulis untuk terapi itu lebih daripada sekadar menulis dengan kalimat-kalimat indah. Itu tentang memilih pengalaman, kejadian, dan orang, yang berpengaruh terhadapp hidup seseorang. Melihat sebab dan akibat, memahami proses psikologis sehingga memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri.  [Menulis untuk terapi] membuat hal-hal yang tidak erlihat menjadi jelas: pola bisa ditemukan dan jawaban terhadap [pertanyaan yang menimbulkan rasa sakit] menjadi jelas."

Ketika menuliskan pengalaman di-bully  saya bebaskan diri saya untuk menulis sejujur-jujurnya (kalau saya tidak jujur, kasihan penelitinya). Ternyata, saya menulis berlembar-lembar halaman. Tulisan saya yang tadinya hanya saya tujukan untuk menjadi bahan kajian sebuah penelitian ternyata juga bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya merasa sangat tenang, saya bisa memahami masa lalu saya dengan lebih jelas, dan semuanya jadi terasa masuk akal. Menulis memang powerful, bukan hanya untuk berbagi pikiran tetapi juga untuk memahami pikiran dan perasaan diri sendiri, baik di masa lampau maupun masa kini.

PS: Kalau ada yang mau ikut berbagi tulisan mengenai pengalamannya di-bully untuk keperluan kajian ini, silakan kontak saya melalui puti[at]igi[dot]or[dot]id . Saya akan membantu  menghubungkan anda dengan peneliti.

Jul 13, 2015

PPDB di Kota Bandung dan Pendidikan Komprehensif untuk Semua


Rabu (08/07/2015) puluhan orang tua mendatangi Balai Kota Bandung (Kompas.Com, 08/07/2015). Orang tua-orang tua ini merasa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ngaco. Tahun ini, PPDB Kota Bandung memang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya PPDB untuk masuk sekolah negeri (khususnya di tingkat SMP dan SMA) biasanya lebih ditentukan oleh prestasi akademis siswa. Kali ini, justru siswa (miskin) yang tinggal di sekitar lokasi sekolah lebih diutamakan untuk masuk sekolah negeri. Siswa ini bisa masuk ke sekolah negeri tanpa mempertimbangkan prestasi akademik mereka. Apabila program ini dijalankan dengan baik, lebih dari 20% siswa miskin bisa masuk ke sekolah negeri terlepas dari apapun perstasi akademik mereka.

Beberapa orang tua merasa bahwa sistem ini tidak adil. Mereka merasa bahwa anaknya “pintar” tapi justru tidak diterima di sekolah negeri. Menurut mereka tak ada salahnya menerima siswa miskin di sekolah negeri, tapi yang harus diutamakan adalah siswa miskin yang berprestasi. Yang lebih membuat  para orang tua ini lebih marah adalah karena ternyata beberapa orang tua dari keluarga mampu membuat Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) palsu sehingga anaknya bisa diterima di sekolah negeri melelui jalur non-akademis. Akibatnya, beberapa orang tua berdemonstrasi dengan membawa berbagai spanduk, diantaranya bertuliskan “Sekolah Negeri Bandung Penuh Siswa Bodoh dan Orang Tua Tidak Jujur. Nasib Siswa Pintar Tersisih oleh Siswa Bodoh”.  

Filosofi Sekolah Negeri
Sekolah negeri adalah sekolah yang dibiayai oleh negara untuk mendidik seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, sekolah negeri dibiayai oleh pajak semua warga negara. Sebagai konsekuensinya, siapapun, asalkan merupakan warga negara Indonesia (atau tinggal di Indonesia) berhak memasuki sekolah negeri, bahkan semestinya secara gratis (tidak boleh ada pungutan apapun).
Pendirian sekolah-sekolah negeri seharusnya menjadi upaya untuk memenuhi hak pendidikan setiap warga negara, tidak peduli apapun latar belakang sosial-ekonominya. Sekolah negeri seharusnya menjadi tempat warga negara dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan kemampuan akademis berkumpul dan berbaur untuk belajar bersama dan belajar dari satu sama lain.  Di sekolah negerilah, siswa bisa belajar berbaur dengan orang-orang dari agama yang berbeda, dari latar belakang etnis yang berbeda sebagai upaya untuk menjadi orang Indonesia yang menghayati Bhineka Tunggal Ika. Maka, sekolah negeri tak boleh lagi merupakan sekolah selektif. Siapapun, asal merupakan warga negara Indonesia, harus bisa terakses dengan sekolah negeri.  

Program Wajib Belajar dan Sekolah Negeri Yang Komprehensif
Biasanya, ketika sebuah negara menerapkan program Wajib Belajar (Compulsory Education), maka negara tersebut harus menyediakan layanan pendidikan yang gratis dan terjangkau, khususnya di tingkat pendidikan di mana sistem wajib belajar diterapkan. Biasanya, mereka melakukannya dengan menyediakan sekolah negeri yang komprehensif dan gratis. Sekolah komprehensif adalah sekolah yang tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademisnya. Biasanya yang lebih jadi pertimbangan adalah kedekatan rumah siswa terhadap sekolah. Tentu, untuk bisa menyediakan sekolah negeri komperhensif maka jumlah sekolah negeri harus memadai jumlahnya. Sekolah komprehensif didasari oleh paradigma bahwa setiap anak pada dasarnya bisa dididik (educable) menjadi lebih baik apabila mereka memang terakses pada pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pendidikan komprehensif didasari pada pandangan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, bukan hanya hak mereka yang sudah “pintar” saja.    

Indonesia memang unik, meskipun sudah menerapkan wajib belajar 9 tahun sejak tahun 1994, namun sekolah-sekolah negerinya belum beralih menjadi sekolah komprehensif. Banyak sekali sekolah negeri termasuk di tingkat SMP (yang termasuk dalam program wajib belajar) yang merupakan sekolah selektif, yang hanya menerima siswa yang punya prestasi akademis yang baik. Hal ini menunjukkan adanya paradigma bahwa yang berhak sekolah di sekolah negeri hanya siswa-siswa yang dianggap sudah pintar. Padahal, siswa-siswa yang belum menunjukkan prestasi pun punya hak untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, jika siswa yang belum berprestasi memang diberikan akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, mereka punya kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Siswa yang belum berprestasi bukanlah siswa bodoh. Mereka bisa menjadi cerdas apabila diberi kesempatan untuk merasakan pendidikan berkualitas. Apakah hak tersebut memang kita berikan?

PPDB Kota Bandung dan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan
PPDB Kota Bandung kali ini memang belum sempurna. Penggunaan SKTM sebagai syarat mendaftar sekolah negeri, yang diniatkan untuk memenuhi hak atas pendidikan warga yang paling membutuhkan, justru menjadi kontroversi. Penggunaan SKTM untuk PPDB mungkin kurang tepat. Sebagian orang tua yang mampu secara ekonomi memalsukan SKTM  agar diterima di sekolah negeri. Di sisi lain, beberapa siswa miskin merasa malu karena harus menunjukkan kemiskinannya melalui SKTM agar bisa diterima di sekolah negeri. Perlu dipikirkan caranya agar pemenuhan hak akan pendidikan semua warga, khususnya yang paling membutuhkan, bisa dilakukan secara lebih adil dan manusiawi. 

Namun, sebenarnya dalam hal ini pemerintah kota Bandung sedang bergerak ke arah yang benar. PPDB Bandung merupakan upaya untuk  berusaha bertransformasi agar sekolah negeri di kota Bandung tidak hanya bisa diakses oleh siswa yang nilai akademisnya tinggi, namun justru menjadi sekolah komprehensif, yang bisa diakses oleh semua warga negara. Usaha agar Bandung mengarah pada penyediaan sekolah komprehensif sebagai bentuk pemenuhan hak warga akan pendidikan perlu didukung dan diapresiasi. Bahkan, suatu hari nanti, seluruh Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama. Indonesia perlu menjadi negara yang mampu menyediakan sekolah komprehensif (dan berkualitas) bagi seluruh warga negaranya.

Tentu agar Indonesia bisa mengarah ke pemenuhan sekolah komprehensif untuk semua warganya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, jumlah sekolah (negeri) yang gratis dan berkualitas perlu diperbanyak. Hal ini bukanlah hal yang mudah, apalagi apabila ada keterbatasan dana untuk melakukan ini. Apa yang dilakukan oleh (Gubernur) Ali Sadikin di Jakarta pada tahun 60-an dan 70-an mungkin bisa diadopsi (meskipun mungkin masih perlu dimodifikasi), yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang memiliki tanah atau bangunan kosong untuk menyediakan sekolah negeri. Dengan cara ini, "pada tahun 1967 - 1969, Pak Ali Sadikin pun membangun banyak 124 SD Negeri baru, 13 Sekolah Lanjutan baru. Tahun 1969 - 1974 dia membangun 230 SD baru dan 95 Sekolah Lanjutan baru. Pada tahun 1974 - 1976, dia membangun 52 SD baru dan 180 sekolah lanjutan baru” (Sadikin, 1997).

Itu baru dalam hal jumlah. Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah merupakan hal yang jauh lebih kompleks lagi. Sekolah berkualitas bukanlah sekolah yang hanya memilih siswa-siswa yang telah menunjukkan prestasi akademis. Namun, sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang mampu memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk berkembang baik kemampuan akademisnya, maupun karakternya. Perlu ada upaya serius, sehingga semua pihak baik sekolah, masyarakat, dan media bisa bekerja sama untuk bersama-sama menjadikan sekolah menjadi lembaga pendidikan yang lebih berkualitas.


Kedua, perlu dilakukan upaya untuk membangun kesadaran semua stakeholder di bidang pendidikan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara. Pendidikan yang komprehensif hanya bisa dijalankan ketika semua pihak menyadari  hal ini. Semua pihak harus mulai disadarkan untuk memperjuangkan lebih dari sekadar hak pendidikan anaknya sendiri -- atau bagi pendidik lebih daripada sekedar hak pendidikan siswa-siswanya sendiri. Pada akhirnya, semua akan mulai memperjuangkan hak pendidikan semua warga negara Indonesia dengan memastikan adanya pendidikan komprehensif untuk semua.

Jul 11, 2015

Wajib Belajar 12 Tahun, Hak Akan Pendidikan, dan Sekolah Komprehensif


 Semenjak tahun 1994, Indonesia menerapkan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Namun, akan terjadi perubahan dalam waktu dekat. ‘Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016’ (ANTARA News, 23/06/2015)[1]. Wajar adalah ‘program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah’ (Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008). 

Ketika Pemerintah Indonesia berani menyelenggarakan Wajar, maka pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang memadai sehingga memungkinkan semua warga negara bisa mengakses pendidikan yang disyaratkan dalam program Wajar. Sebagai contoh, apabila pemerintah menerapkan Wajar 9 tahun yang mewajibkan siswa mengikuti pendidikan dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP maka pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan khususnya pendidikan setingkat SD sampai SMP. Layanan pendidikan ini harus bisa diakses secara mudah oleh setiap warga negara, khususnya di usia belajar tersebut. Sebagai konsekuensinya, apabila pemerintah jadi mencanangkan Wajar 12 tahun, tentu saja pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan setingkat SD, SMP, dan SMA bagi setiap warga negara.

Namun, menyelenggarakan pendidikan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus menjamin, bahwa gap kualitas antar layanan pendidikan harus sekecil mungkin. Apabila gap kualitas antara layanan pendidikan terlalu besar, sebenarnya program Wajar tidak terlalu bermakna. Yang terjadi, sebagian warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas, yakni pendidikan yang menantang mereka untuk berpikir, berkarya, berkolaborasi dan menyiapkan mereka untuk masa depan yang cerah. Di sisi lain, warga negara lain memperoleh pendidikan seadanya saja atau bahkan bisa jadi tidak berkualitas sama sekali. Pendidikan yang bisa jadi tidak relevan sama sekali untuk masa depan mereka. Menerapkan Wajar berarti memastikan  bahwa semua warga negara bisa punya kesempatan yang  sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Wajib Belajar dan Compulsory Education
Compulsory’  berarti ‘wajib’ dan ‘education’ berarti ‘pendidikan’. Jadi Compulsory Education  berarti Pendidikan yang Wajib. Program Wajib Belajar sebenarnya mirip atau bahkan seharusnya tidak jauh berbeda dengan Program Compulsory Education. Baik Program Compulsory Education maupun Program Wajib Belajar sama-sama mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan tertentu dan negara wajib menyediakan layanan pendidikan tersebut.

Setiap negara punya kebijakan-kebijakan yang berbeda terkait program Compulsory Education­-nyaSingapura, misalnya, mewajibkan warga negara Singapura (atau warga negara asing yang menetap di Singapura) yang berusia 6 tahun untuk mulai mengikuti pendidikan setingkat SD (The CompulsoryEducation Act Chapter 51, 2000). Di Swedia berbeda lagi, compulsory education  dibagi menjadi tiga bagian  l√•gstadiet (kelas 1–3), mellanstadiet (kelas 4–6) dan then h√∂gstadiet (kelas 7–9). [2].
  
Namun, semua negara yang menerapkan Program Compulsory Education biasanya berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang gratis (atau setidaknya terjangkau) bagi warga negaranya, khususnya untuk tingkat pendidikan yang masuk dalam Program Compulsory Education.

Penerapan program semacam Compulsory Education didasari pada suatu paradigma tertentu. Yakni, bahwa pendidikan merupakan hak setiap manusia. Menurut UNICEF/UNESCO (2007)[3] Setiap manusia memiliki (1) Hak untuk mengakses pendidikan. Hal ini berarti bahwa harus dipastikan bahwa layanan pendidikan harus tersedia dan terakses bagi siapapun. Selain itu, perlu dipastikan adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan (equality of opportunity); (2) Hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa setiap manusia berhak berada di dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, aman, ramah (anak), dan sehat ; (3) Hak untuk dihargai di lingkungan pendidikan. Hal ini berarti bahwa khususnya di lingkungan pendidikan, setiap manusia berhak dihargai hak-haknya termasuk identitasnya (agamanya, sukunya, dan latar belakangnya).  

Wajib Belajar dan Peralihan dari Sekolah Selektif ke Sekolah Komprehensif
Paradigma bahwa pendidikan adalah hak setiap manusia memberikan konsekuensi terhadap penerapan Wajib Belajar. Layanan pendidikan yang disediakan negara untuk pelaksanaan program Wajar (biasanya berupa sekolah negeri) tidak boleh lagi bersifat selektif. Sekolah selektif harus beralih menjadi sekolah komprehensif.

Sekolah selektif adalah sekolah yang menyeleksi siswa berdasarkan tingkat kemampuan akademik mereka. Untuk kasus Indonesia, contoh-contoh sekolah selektif adalah sekolah yang menyeleksi siswa berdasarkan nilai ujian nasional, atau tes masuk. Hanya siswa yang kemampuan akademiknya terbilang tinggi yang punya kesempatan lebih besar untuk bersekolah di sekolah-sekolah tersebut. Di sisi lain sekolah komprwhensif adalah sekolah-sekolah yang tidak menyeleksi siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk memasuki sekolah-sekolah komprehensif. Sekolah komprehensif didasarkan pada paradigma bahwa pendidikan adalah hak.

Biasanya, ketika sebuah negara menerapkan Program Compulsory Education maka pemerintah menyediakan layanan pendidikan untuk memastikan program tersebut berjalan. Sekolah negeri (publik)  biasanya adalah sekolah komprehensif, bukan sekolah selektif. 

Sebagai contoh Skotlandia mulai beralih pada Compulsory Education pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sejak itu, model persekolahan yang sifatnya selektif diganti menjadi sekolah komprehensif (tidak lagi selektif) Tahun 1981, Skotlandia baru secara resmi menetapkan hukum terkait Compulsory Education dalam bentuk undang-undang (1981 Education (Scotland) Act). Setahun kemudian (tahun 1982), 95% siswa di Skotlandia mengikuti pendidikan komprehensif (Willms, 1997)[4].

Di Indonesia, hal tersebut tidak terjadi. Setelah penerapan Wajib Belajar 9 tahun secara resmi oleh pemerintah Indonesia di tahun 1994, bahkan sampai sekarang, masih bisa ditemukan SMP negeri yang sifatnya selektif. Siswa-siswa yang kemampuannya akademiknya kurang, tidak bisa terakses dengan sekolah-sekolah tersebut. Padahal, salah satu tujuan didirikan sekolah negeri seharusnya adalah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka yang kemampuan akademisnya kurang. Ketika mendapatkan layanan pendidikan yang memadai,  siswa yang kemampuan akademisnya kurang pun bisa berkembang menjadi lebih baik.

Wajar 12 Tahun atau 9 Tahun?
Sebenarnya tidak masalah apakah Indonesia  menerapkan  Wajar 12 tahun ataupun 9 tahun. Yang lebih penting adalah bahwa program Wajar tersebut diterapkan dengan sungguh-sungguh. Pertama, layanan pendidikan untuk menjalankan program tersebut harus tersedia dan terakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kedua, kualitas layanan pendidikan harus baik, khususnya di mana diterapakan Wajar. Kualitas pendidikan yang baik berarti memungkinkan peserta didik bisa berkembang baik secara intelektual maupun spiritual. Ketiga, penerapan Wajar harus diikuti dengan perubahan paradigma bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Berkomitmen menjalankan wajar berarti berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara apapun latar belakang sosial-ekonomi, agama, maupun kemampuan akademisnya dapat terakses pendidikan berkualitas. Sekolah negeri, yang merupakan ‘agen-agen penerapan program Wajar’ harus mulai beralih menjadi sekolah komprehensif. Sekolah negeri setingkat SMP (Wajar 9 tahun), atau sekolah negeri setingkat SMA (Wajar 12 tahun)  tidak boleh menolak siswa karena latar belakang sosial-ekonominya (termasuk tidak mampu membayar uang sekolah), agamanya, maupun kemampuan akademisnya. Apakah pemerintah siap untuk melaksanakan ini?
.

Sumber: 

[1] (Ghofar, M). Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016. ANTARANEWS (26/06/2015)
http://www.antaranews.com/berita/503076/kemendikbud-wajib-belajar-12-tahun-dimulai-2016

[2] Education in Sweden https://sweden.se/society/education-in-sweden/ 

[3] UNICEF/UNESCO (2007). A Human-Rights Based Approach to Education. http://www.unicef.org/publications/files/A_Human_Rights_Based_Approach_to_Education_for_All.pdf

[4] Willms, J. D. (1997). Parental choice and education policy. Edinburgh: Centre for Educational Sociology, University of Edinburgh. http://www.ces.ed.ac.uk/PDF%20Files/Brief012.pdf