Mahkota Lima

Sekelompok teman-teman saya sedang membuat kajian komprehensif mengenai bullying di sekolah. Mulai dari teori-teori mengenai bullying, studi komparasi mengenai bullying di negara-negara lain, studi tentang korban-korban yang pernah dibully , studi tentang orang-orang tua yang anaknya di- bully, studi tentang best practices dalam menghadapi bullying, dan sebagainya. Pokoknya lengkap deh dari teori, bukti riil di lapangan, sampai ke solusi. Konteksnya khusus. Konteks di Indonesia. Salah satu seorang teman yang terlibat di dalam penyusunan buku ini waktu itu meminta saya mencarikan beberapa korban bully yang bersedia berbagi ceritanya untuk studi ini. Saya mengatakan bahwa saya juga merupakan korban bullying. "Kalau begitu, kamu ikut cerita saja. Ceritakan bagaimana kamu bertahan, dan sekarang kamu sudah jadi pendidik jadi bagaimana kamu memandang itu," katanya pada saya. Saya tidak pernah menceritakan dengan detil mengenai pengalaman saya kepada siapapun. Tapi saya menyan

Rabu (08/07/2015) puluhan orang tua mendatangi Balai Kota Bandung (Kompas.Com, 08/07/2015). Orang tua-orang tua ini merasa sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ngaco. Tahun ini, PPDB Kota Bandung memang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya PPDB untuk masuk sekolah negeri (khususnya di tingkat SMP dan SMA) biasanya lebih ditentukan oleh prestasi akademis siswa. Kali ini, justru siswa (miskin) yang tinggal di sekitar lokasi sekolah lebih diutamakan untuk masuk sekolah negeri. Siswa ini bisa masuk ke sekolah negeri tanpa mempertimbangkan prestasi akademik mereka. Apabila program ini dijalankan dengan baik, lebih dari 20% siswa miskin bisa masuk ke sekolah negeri terlepas dari apapun perstasi akademik mereka. Beberapa orang tua merasa bahwa sistem ini tidak adil. Mereka merasa bahwa anaknya “pintar” tapi justru tidak diterima di sekolah negeri. Menurut mereka tak ada salahnya menerima siswa miskin di sekolah negeri, tapi yang harus diutamakan adalah siswa miskin yang

 Semenjak tahun 1994, Indonesia menerapkan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun. Namun, akan terjadi perubahan dalam waktu dekat. ‘Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016’ (ANTARA News, 23/06/2015)[1]. Wajar adalah ‘program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah’ (Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008).  Ketika Pemerintah Indonesia berani menyelenggarakan Wajar, maka pemerintah harus berkomitmen untuk menyediakan layanan pendidikan yang memadai sehingga memungkinkan semua warga negara bisa mengakses pendidikan yang disyaratkan dalam program Wajar. Sebagai contoh, apabila pemerintah menerapkan Wajar 9 tahun yang mewajibkan siswa mengikuti pendidikan dari kelas 1 SD sampai kelas 9 SMP maka pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan khususnya pendidikan setingkat SD sampai SMP. Layanan pendidikan ini harus bisa diakses secara mudah oleh setia